The 5-Second Trick For reformasi intelijen indonesia
The 5-Second Trick For reformasi intelijen indonesia
Blog Article
Law No. 17 of 2013 stipulates that overseas CSOs can only be build as foundations, not associations or societal businesses devoid of authorized entity status. The Legislation incorporates a Exclusive class of “societal corporations established by international citizens” (Chapter 13 of Legislation No.
. What need to be stressing is not the new regulations promoted but The existing absence of norms of democratic oversight about intelligence.
To browse Academia.edu and the broader World-wide-web more rapidly plus more securely, please have a couple of seconds to upgrade your browser.
the categories of businesses in accordance with the number of members and places of the corporations as well as registration procedures for this kind of organizations;
Besides the authorized basis concerning the liberty of association and the freedom of expression that gives House for CSO pursuits, the standing of lawful entities or organizational kinds for CSOs are controlled in different laws. There are two varieties of organizational varieties for CSOs, particularly the Affiliation (
Barriers to institution of foreign foundations, like yet another prerequisite to refrain from actions which “disrupt The soundness plus the unity” of Indonesia or “disrupt diplomatic ties.”
Berdasarkan hasil diskusi, ada beberapa rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah, seperti meningkatkan kualitas dan efektivitas BIN dengan menerapkan pendekatan berbasis ancaman.
Prinsip prinsip intelijen juga digunakan untuk mengatasi kriminalitas dan kejahatan yang terjadi di masyarakat umumnya digunakan oleh kepolisian dengan menggunakan unit-device reserse atau kejaksaan seperti FBI di Amerika Serikat , detektif bahkan wartawan untuk mencari sumber berita. Masing masing memiliki kode etik tersendiri.
Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari United states of america Intelligence Group di en.wikipedia.org. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan.
Meskipun pencairan THR dan peningkatan konsumsi dapat memberikan dorongan sementara bagi pertumbuhan ekonomi, strategi jangka panjang harus difokuskan pada peningkatan investasi dan produksi.
Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi mendapatkan informasi lebih lanjut selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.
Human rights groups greatly criticized the contents on the Corruption Eradication Commission’s condition apparatus civic understanding check, an exam before KPK personnel switch their standing into point out equipment. A number of issues ended up considered sexist, unethical and irrelevant into the duties and duties of the anti-corruption company workforce.
In mid-November 2015, the Governor issued the more lenient Gubernatorial Regulation No. 232/2015 to replace the past regulation. Though the previous regulation permitted only three destinations in Jakarta for demonstrations, The brand new regulation gives which the three named areas are furnished by the city administration for demonstrations.
Hal tersebut juga terkait dengan metode kerja dan kultur intelijen yang ingin dibangun di Indonesia. Kerja intelijen lebih banyak dilakukan secara tertutup sehingga bina jaring menjadi hal yang krusial.